Oemah Kata

Oleh: Muhammad Sholihin Implementasi UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah melahirkan spirit baru bagi masyarakat Minangkabau untuk mencari jati diri pemerintahannya dan kembali ke nagari adalah bukti nyata dari kehausan akan jati diri tersebut. Pencarian ini menjadi keniscayaan dari implementasi dari UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang telah memporak perandakan sistem demokrasi lokal di Minangkabau. Dengan hujaman politik ‘uniformisasi’—pemerintahan desa telah membuat dinamika di tingkat grass root berubah dengan drastis. Faktanya ‘demokrasi’ yang lahir dari desa-desa di Minangkabau mulai terdistorsi dengan intrik kekuasaan dan nyaris ‘demokrasi’ lokal berakhir dengan tragis. Karena lembaga-lembaga kultural di tingkat desa tidak lagi berfungsi semestinya. Inilah potret, bagaimana institusi demokrasi lokal dihabisi secara kontra-evolusi oleh sebuah rezim. Namun, gerakan otonomi daerah yang menyapu pelosok nusantara telah membua

HIERATAGE KITA DALAM PASUNGAN JIRAN Oleh : Muhammad Sholihin Pecaplokan wilayah, klaim atas hieratage nusantara oleh negara jiran Malaysia, kekerasan atas tenaga kerja Indonesia di Malaysia, jelaslah sebagai rentetan peristiwa yang tidak alamiah. Tapi ini, berkelidan dengan fakta-fakta sosial yang tidak mudah dipahami secara parsial. Kenapa arogansi Malaysia kembali mengeruyak, ketika bangsa ini diredung krisis toleransi, dan sublimasi identitas? Ketika browsing di internet, dengan mengunakan search engine Google dan mengetikan key word “pencaplokan oleh Malaysia ”. Maka keluarlah web-web yang mendedahkan prestasi-prestasi Malaysia dalam pencaplokan atau klaim atas hieratage Indonesia . Sebuah realitas yang sedang aktual untuk dibicarakan, kenapa Malaysia akhir-akhir ini dengan begitu mudah mengklaim hieratage nusantara sebagai kekayaan intelektual Malaysia ?. Memang proses klaim Malaysia atas sebagian hieratage nusantara mempunyai landasan ter